nusakini.com--Pemerintah saat ini sedang gencar membangun infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang sedang dibangun tersebut dapat dikategorikan sebagai mega proyek karena dibangun dengan skala besar serta menelan biaya yang banyak. Karenanya pembangunan mega proyek tidak dapat hanya bertumpu pada APBN saja, perlu adanya keterlibatan BUMN, swasta nasional atau asing dalam pembangunannya. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo saat menjadi pembicara pada acara seminar internasional 17th ICMSS Infrastructure Financing: Securing National Development through Financing, dengan tema “Indonesia’s Mega Project: Exploring into the Nation’s Most Expansive Project” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kemarin Kamis (22/2). 

“Mega proyek tidak bisa tumpuannya hanya APBN, kita harus mengundang investor. Kalau kita hanya betumpu pada kemampuan pemerintah (APBN atau APBD) maka kemampuan pembiayaannya hanya 30 persen. Sisanya 70 persen harus dari BUMN, swasta nasional maupun asing,” ucap pria yang akrab disapa Jojo ini. 

• Mulai 2 Januari Jalan Tol Makassar New Port Sudah Berfungsi
• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Staf Khusus Wapres Soroti Kordinasi Antar Instansi Untuk Percepatan Pembangunan Bendungan Jragung.
• Stafsus Wapres RI, Sukriansyah Gelar Kunker ke Sumsel, Ini yang Dilakukan
• Tinjau Pembangunan Bendungan Sidan Bali, Stafsus Wapres Sukriansyah Apresiasi Proses Pembangunan yang Terus Berlangsung di Tengah Pandemi Covid-19

Jojo menambahkan beberapa mega proyek sektor transportasi yang saat ini sedang dibangun dan ditawarkan kepada pihak investor antara lain pengembangan sisi udara Bandara Kualanamu Medan dengan nilai investasi Rp. 15 triliun, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung senilai Rp. 38 triliun, pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare Pare senilai Rp. 13 triliun, dan pembangunan bandara Bali Utara senilai 50 triliun. 

Nantinya skema yang diambil adalah Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Karenanya berkaca dari pengalaman yang lalu terkait program Public Private Partnership (PPP) yang kurang laku di mata investor, Jojo mengatakan saat ini pemerintah telah menggandeng pihak profesional guna membuat bagaimana proyek-proyek ini layak jual. 

“Pada masa kabinet pemerintahan sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur kita tawarkan melalui PPP (public private partnership). Namun skema ini tidak berhasil karena kita menawarkannya tidak profesional. Oleh karenanya pemerintah dalam rangka pengawasan proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor baik BUMN, swasta nasional maupun asing, pemerintah menggandeng profesional yang bisa mendokumentasikan dengan baik dan tahu bagaimana membuat proyek itu menjadi layak jual,” pungkas Jojo. 

Turut hadir sebagai pembicara Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini dan Direktur Utama PT MRT Indonesia William Sabandar. (p/ab)